Pemilihan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Oleh DPRD Demak

Pemilihan Wakil Bupati periode 2011-2016 oleh DPRD Demak, diwarnai aksi unjuk rasa para aktivis LSM Demak, Selasa (29/10/2013). Dengan membalutkan pita hitam di lengan, mereka menyindir prosesi pemilihan wakil bupati sebagai matinya sistem demokrasi di tubuh DPRD Demak.

Mereka juga menilai, prosesi pilwabup tersebut cacat hukum. Setiap tahapan pilwabup mestinya mengikuti tata tertib yang telah disusun panitia di DPRD Demak, namun kenyataannya ada lampiran surat usulan nama cawabup dari bupati yang tidak sah dan ditengarai cacat hukum, karena tidak sesuai dengan substansi klausul dalam tata tertib (tatib).

Meski diwarnai aksi protes, Pemilihan Wakil Bupati Demak berlangsung lancar dengan hasil kemenangan Harwanto. Mantan Asisten I Setda Demak itu unggul dengan mengantongi 42 suara dari 44 orang wakil rakyat yang hadir memberikan hak suara mereka. Sedangkan pesaingnya, Purwono Sasmita, mantan Sekda Demak, tidak mendapatkan suara sama sekali.

Harwanto pun ditetapkan sebagai wabup mendampingi Bupati Moh Dachirin Said hingga periode kepemimpinan 2011-2016 berakhir.

Menurut aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa dan Rakyat Demak (FKRMD), Muhammad Rifai, selain dinilai cacat hukum, pemilihan wakil bupati Demak hanyalah dagelan politik. Indikasinya terdapat syarat transaksional politik dan barter kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Rifai juga mengendus indikasi money politic yang dibungkus dalam syukuran. Masing-masing anggota dewan mendapat uang antara Rp 5 juta hingga Rp 7,5 juta.

“Setuju atau tidak setuju, Harwanto telah ditetapkan sebagai wabup terpilih. Tapi jika di kemudian hari muncul masalah hukum, silakan ditanggung sendiri," tantang Rifai.

Menurutnya, pemilihan wakil bupati juga merupakan bagian bentuk pembunuhan karakter. Bagaimanapun, kata Rifai, kedua calon adalah publik figur. Ketika salah satu kandidat wabup tidak mendapatkan satu suara pun ini merupakan pembunuhan moral. Padahal, kedua kandidat wabup diusulkan oleh empat parpol pengusung dan dipingit bupati sejak lama.

“Harusnya bupati dan parpol pengusung bertanggungjawab moral,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Moh Dachirin Said menilai, pilwabup berlangsung fair dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kalaupun perolehan suara cukup mencolok, perbedaannya itu adalah hal yang wajar dalam dinamika politik.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel