Mengeluhkan Tambahan Pembayaran Pada Rekening Listrik

Sejumlah warga Kabupaten Bulukumba mengeluhkan tambahan pembayaran pada rekening listrik yang dilakukan PLN Cabang Bulukumba. Keluhan warga tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk ditindaklanjuti. Warga mengaku, tambahan biaya administrasi dibebankan ketika mereka melakukan pembayaran di bank dan di kantor pos. Biaya administrasi listrik tersebut bervariasi,yakni Rp1.600 hingga Rp1.900 per rekening listrik.

Anggota Komisi D DPRD Bulukumba Muhammad Bakti mengungkapkan,diduga terjadi pungutan liar pada rekening listrik warga karena sejauh ini tidak ada penjelasan yang memadai terkait tujuan biaya adminsitrasi tersebut. Meskipun diakui tergolong kecil,namun jika dikalikan dengan jumlah pelanggan PLN yang mencapai puluhan ribu, pungutan yang diperoleh PLN tersebut bisa mencapai angka puluhan juta rupiah.

“Pelanggan seharusnya membayar berdasarkan jumlah pemakaian yang tertera di rekening listrik.Yang dipungut memang tidak terlalu besar, tapi, kalau dikali jumlah pelanggan, jumlahnya cukup besar,” ujar dia kemarin. Dia mengaku,pihaknya sudah berulang kali menyampaikan masalah ini ke PT PLN Cabang Bulukumba, baik melalui hearing maupun pertemuan lainnya.Namun,PLN tidak pernah memberikan jawaban yang memuasakan. “Ini harus dijelaskan kepada kami. Sebab, warga mulai mengeluhkan karena tujuannya tidak jelas,” ujar legislator dari daerah pemilihan Gantarang-Kindang Bulukumba ini.

Anggota Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Sayye menambahkan, jumlah pelanggan PLN di daerah ini mencapai 60.000. Sehingga, jika PLN memungut biaya antara Rp1.600 hingga Rp1.900 per rekening, maka yang berhasil terkumpul sebesar Rp92 juta per bulan.“Saya berharap ini dihentikan.Kalau dibiarkan akan merugikan warga,” ungkap Zulkifli. Apalagi, lanjut dia, pihak PLN dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba tidak pernah melakukan kontrak kerja sama soal biaya administrasi itu.

Bahkan, sosialisasi ke warga pun tidak pernah dilakukan, sehingga pungutan tersebut menjadi pertanyaan besar bagi DPRD. “Seharusnya disampaikan ke pelanggan supaya mereka tahu apa yang mendasari. Jangan langsung melakukan pungutan tanpa menjelaskan peruntukannya,” ungkapnya.

Manajer Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) PT PLN Cabang Bulukumba, Amri, mengemukakan, biaya administrasi yang ada pada rekening pelanggan tersebut bukan pungutan liar seperti tudingan anggota DPRD. Dia mengakui biaya tambahan tersebut legal karena PLN pusat telah mendandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pos Indonesia dan pihak bank.

Sehingga, kesepakatan PLN dan PT Pos serta pihak bank di tingkat pusat itu otomatis berlaku juga di daerah. “Biaya yang diambil itu masuk ke pos dan pihak bank tempat warga membayarkan rekening listrik. Ini sesuai MoU yang dilakukan di pusat,”ujar Amri.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel