Ratusan Guru Mengancam Mogok Mengajar

Ratusan guru mengancam mogok mengajar jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba tak segera membayarkan tunjangan sertifikasi triwulan pertama 2012 sebesar Rp20 miliar. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Bulukumba Jumase Basrah mengatakan, ancaman mogok mengajar itu muncul karena guru telah bosan mendenger janji Pemkab Bulukumba terkait pencairan tunjangan sertifikasi. Janji tersebut belum terealisasi hingga kini. “Kalau pekan ini belum dibayarkan, guru dari 10 kecamatan akan benar-benar melakukan mogok mengajar,” kata Jumase Basrah didampingi ratusan guru saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Bulukumba,kemarin.

Menurut dia, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba harus segera membayarkan tunjangan sertifikasi itu. Sebab, guru yang berjumlah 2.000 orang lebih telah melaksanakan kewajiban sebagai pendidik. “Bagaimana guru bisa mengajar dengan baik kalau hak mereka belum terpenuhi. Ini harus dipikirkan pemkab,” ujar dosen Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Bulukumba ini.

Jumase mengemukakan, keterlambatan ini aneh karena anggaran tunjangan profesi guru telah cair 100% dari Pemerintah Pusat masuk ke rekening pemkab. Alasan DPKD belum bersedia mencairkan dana tersebut karena terkendala daftar gaji dari Disdikpora, tidak bisa diterima akal sehat. “Sebab, pusat tidak mungkin mencairkan anggaran dengan dana yang kurang.Apalagi, daerah mengusulkan berdasarkan yang berhak menerima.

Kalau kurang, ini tidak masuk akal,”kata Jumase. Kepala DPKD Bulukumba Andi Mappiwali mengaku, pihaknya belum mencairkan anggaran sertifikasi guru karena ada beberapa masalah, khususnya pada daftar gaji. Sebab, Disdikpora mengusulkan nama yang sebenarnya tidak berhak menerima. Misalnya, pegawai Tata Usaha (TU) di sekolah diusulkan menerima tunjangan sertifikasi. “Ini yang menjadi penyebab sehingga pencairan sertifikasi belum bisa direalisasikan tepat waktu.

Jadi, saya harap guru bersabar sambil menunggu pencairan dalam waktu dekat ini,” ungkap Mappiwali. Selain itu, lanjut dia, anggaran yang tersedia di kas daerah untuk tunjangan profesi guru triwulan pertama kurang sebesar Rp1 miliar lebih dari Rp20 miliar yang dibutuhkan. Akibatnya, masih harus menunggu lagi pencairan dari Pemerintah Pusat. Sebab, tidak mungkin dibayarkan dengan anggaran yang kurang.

“Kami tidak punya niat mengendapkan dana sertifikasi guru di rekening pemkab. Kalau pun mengendap dan berbunga jelas akan masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) melalui jasa giro,”kata mantan Kabag Keuangan Pemkab Bulukumba. Wakil Bupati Bulukumba Syamsuddin yang hadir dalam pertemuan dengan guru mengungkapkan, persoalan tunjangan profesi selalu menjadi kendala di daerah ini sejak 2011 lalu hingga sekarang.

Karena itu, pihaknya berharap kepada SKPD yang menangani agar serius menyikapi masalah keterlambatan tersebut. “Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, Pemkab harus mencarikan solusi agar tunjangan guru bisa segera dibayarkan.,” katanya. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba Amiruddin Rasyid mengatakan, desakan guru yang berharap tunjangan profesi segera dibayarkan sudah tepat karena menuntut haknya.

Apalagi, para guru yang tersebar dibeberapa sekolah di daerah ini sudah melaksanakan kewajibanya sebagai seorang tenaga pendidik. Sehingga, tak ada alasan bagi DPKD Bulukumba menunda pencairan tunjangan. “Kalau anggaran kurang, kemana uang itu. Ini harus dijelaskan secara transparan, jangan sampai ada permainan di dalamnya,”kata Amiruddin.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel