77 BTS Terancam Dibongkar

Sebanyak 77 base transceiver station (BTS) yang selama ini beroperasi terancam dibongkar, karena tak mengantongi surat izin tempat usaha (SITU) dan izin gangguan (HO) dari Kantor Pelayanan dan Perizinan Bulukumba. Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Bulukumba Andi Zulkifli mengatakan, dari 84 BTS yang berdiri sejak beberapa tahun silam, baru 7 unit yang mengantongi SITU dan HO secara resmi. Selebihnya beroperasi secara ilegal.“Kami akan membongkar yang ilegal. Saya tidak main-main. Pemilik perusahaan harus segera mengurus SITU dan HO,”kata Zulkifli kemarin.

Dia mengungkapkan, BTS harus memiliki SITU dan HO. Sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya lebih awal memberikan teguran kepada perusahaan agar melengkapi cepat administrasinya.“Kami tetap akan memberi waktu bagi pemilik BTS untuk mengajukan izin. Kalau sudah diberi waktu tapi tidak juga mengurus SITU dan HO, baru dibongkar,” ujar dia. Zulkifli menambahkan, dalam melakukan pembongkaran BTS ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait.

Di antaranya, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya,Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Instansi ini merupakan kerjasama BTS sebelum mendirikan baik IMB maupun UKLULP.“ Hasil koordinasi ini nantinya bisa disimpulkan berapa BTS yang dibongkar. Kalau memang tidak mengindahkan teguran itu,”ungkap Zulkifli. Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengungkapkan,pihaknya meminta kepada SKPD yang menangani segera menuntaskan administrasi izin operasional BTS. “Saya mau persoalan ini dapat diselesaikan bulan ini. Kami tidak BTS itu beroperasi secara ilegal. Sebab, ada aturan yang mengikat sehingga pemilik perusahaan harus memenuhi kewajibannya,” ungkap mantan bupati Pohuwato,Gorontalo ini.

Zainuddin mengungkapkan bahwa keberadaan BTS yang beroperasi di daerah ini merupkan sumber PAD yang menjadikan, seandainya dikelola dengan optimal. Karena itu,pihaknya berharap potensi tersebut dimanfaatkan guna membantu PAD mencapai target tahun ini. “Perlu dimanfaatkan supaya pem-bangunan di daerah ini kedepan bisa mengalami kemajuan berkat bantuan para pengusaha,” kata dia.

Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba Zulkifli Sayye mengemukakan, bahwa pihaknya mendukung SKPD melakukan penertiban terhadap BTS yang melanggar. Menurutnya, perlunya ada penertiban karena BTS yang beroperasi ini sudah melanggar sebab belum mengantongi izin resmi seperti SITU dan HO. Padahal, semua bangunan harus memiliki.“Ini bagian dari PAD. SKPD harus memanfaatkan potensi ini supaya membantu capaian target,”ujar dia.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel