Maraknya reklame

Maraknya reklame yang melanggar peruntukan lahan dinilai imbas ketidaktegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menertibkan baliho dan reklame bando ilegal. Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) Sulsel Iwan Azis menilai, Pemkot Makassar terkesan hanya mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak reklame dengan mengabaikan estetika kota dan peraturan perundang-undangan.

Akibatnya, sejumlah ruang publik dan jalan nasional yang seharusnya bebas reklame bando dan baliho justru menjadi lokasi favorit pemasang. Sebut saja di Jalan Mongindisi, Jalan Sungai Saddang–Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan AhmadYani. Bahkan, tidak sedikit baliho yang menghalangi pandangan pengguna jalan sehingga menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas.

“Saat ini kami sudah merasa sesak dengan maraknya reklame di sepanjang jalan. Bahkan tidak ada lagi ruang kosong yang tidak terpajang reklame dan menghalangi pengguna jalan,” ujarnya kepada SINDO,kemarin. Ketidaktegasan Pemkot juga terlihat dari banyaknya reklame yang menutupi iklan lain yang berukuran lebih kecil. Padahal, pemasangan reklame tersebut juga membayar pajak kepada Pemkot. Menurutnya, sebelum menerbitkan izin, Pemkot seharusnya meneliti lokasi yang menjadi titik pemasangan.

“Pemkot terkesan pilih kasih dengan pemasang reklame. Hanya karena pajaknya lebih besar lantas bisa menutupi reklame lainnya yang lebih kecil,” tandasnya. Iwan juga menilai, Pemkot Makassar melanggar Peraturan Daerah Tahun 2006 tentang Tata Tertib Pemasangan Reklame. Dalam perda ini disebutkan, reklame tidak bisa dipasang di depan kantor dan dalam bentuk memanjang. “Semua dilanggar untuk mencapai target, bayar pajak atau tidak bayar pajak semuanya sama saja.Taati peraturan yang dikeluarkan, jangan hanya kejar target pendapatan,” ungkapnya.

Dia berharap, 2012 ini, pemerintah harus menertibkan reklame dan bekerja sesuai aturan. Jika tahun ini reklame bando tidak boleh lagi diberikan izin, harus dilaksanakan. Sementara itu, Kepala Bidang III Pajak dan Reklame Dinas Pendapatan Daerah Makassar Agus Jaya Said mengaku, pihaknya kesulitan menertibkan reklame di Makassar. Pasalnya, kendati telah ditertibkan, reklame yang disita bakal muncul lagi. “Saya bingung setelah ditertibkan muncul lagi reklame baru, seperti reklame di samping Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, tetapi setelah itu terpasang lagi beberapa baliho parpol,”ungkapnya, kemarin.

Selain itu, Agus mengaku, saat ini banyak bermunculan reklame yang tidak memiliki izin. Menurutnya, baliho ilegal tersebut dipasang tanpa dipungut biaya dan tidak melapor ke Dispenda.Umumnya baliho yang melanggar tersebut adalah milik partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sementara pengusaha reklame resmi dinilai kurang menaati peraturanyangtelahditetapkan. Pelanggaran yang dilakukan berupa memasang reklame yang melintang di atas badan jalan dan kawasan perkantoran.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel