PT Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV Takalar yang ada di wilayah Kabupaten Gowa ternyata belum mengantongi hak guna usaha (HGU). Karena itu, pemerintah diminta segera bersikap tegas agar tidak menimbulkan konflik. Permasalahan tersebut terungkap saat puluhan warga Kecamatan Parangloe berunjuk rasa di Gedung DPRD Gowa, kemarin. Dalam aksi yang dilakukan pukul 10.30 Wita, warga meminta PTPN XIV segera mengosongkan lahan yang dikuasainya saat ini. Wakil Ketua DPRD Gowa Rahmansyah mengungkapkan bahwa PT PTPN XIV belum memiliki HGU atas lahan yang dikuasainya di Gowa.

Sesuai edaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa yang ditujukan kepada Bupati Gowa, status peralihan dari Pabrik Kertas Gowa (PKG) ke PTPN XIV hingga kini belum memiliki HGU atas lahan yang dikelola. Makanya pihak BPN Gowa tidak pernah mengeluarkan sertifikat HGU pada lahan tersebut, katanya. Legislator PDK Gowa ini mengatakan, sejak awal proses penyelesaian sudah gencar disuarakan anggota Dewan. Hingga saat ini Dewan akan tetap menyuarakan itu hingga permasalahan ini tuntas.

Sebagai bukti keseriusan Dewan, kami sudah berkirim surat kepada Bupati, kemudian ditindak lanjuti dengan mengirim surat ke BPN dan itu sudah ada balasannya. Kami akan mengagendakan rapat dengan memanggil pihak terkait untuk membicarakan masalah ini, tuturnya. Salah seorang warga, Jafar, mengatakan, PTPN XIV tidak berhak lagi mengusai lahan di wilayah Kecamatan Parangloe karena tidak punya HGU.

Kami mendesak PTPN segera mengosongkan lahan tersebut dan meminta DPRD segera memutuskan permasalahan ini sebelum menjadi lebih rumit, ujarnya di hadapan Dewan. Dia juga meminta anggota brimob yang ditempatkan di lokasi segera ditarik karena sudah meresahkan warga. Kami juga minta brimob bersenjata yang ditempatkan di lokasi segera ditarik, ujarnya. Aksi yang dilakukan warga mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) meminta aktivitas PTPN XIV di Kecamatan Parangloe dan Pattallassang dihentikan.

Mereka beralasan sebagian besar lahan warga kini dikuasai PTPN dengan memperluas lahan garapan. Hal itu jelas merugikan masyarakat di Kecamatan Parangloe dan Pattallasang. Bukan hanya itu, pihak PTPN XIV juga melakukan pembakaran sehingga berpotensi menimbulkan kekeringan di wilayah itu. Humas PTPN XIV Bahrun mengakui pihaknya belum memiliki HGU dan sertifikat, tapi memiliki gambar.

“Memang kami akui belum memiliki HGU dan sertifikat, tapi kanitu membutuhkan proses. Menjadi pertanyaan, apakah warga juga memiliki sertifikat kepemilikan?” ucapnya. Soal kehadiran personel Brimob Polda, Kepala Bagian Humas Polda Sulsel Kombes Chevy Ahmad Sopari mengatakan, itu murni permintaan PTPN XIV untuk mengamankan aset negara.“Pihak PTPN XIV memang meminta pengamanan di lokasi melalui polres dan polda. Lalu polda menurunkan personel brimob untuk menjaga lahan tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel