Kisruh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Kisruh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulbar diprediksi bakal berujung bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketidakmampuan Panitia Pengawas (Panwas) Pilgub Sulbar untuk merekrut Panitia Pengawas Lapangan (PPL) beserta asistennya dalam mengawasi seluruh tahapan pilgub sangat berpotensi terjadinya putusan penghitungan ulang oleh majelis hakim di MK.

“Tanpa PPL, pengawasan sangat tidak optimal sehingga saya khawatir penghitungan suara Pilgub Sulbar berpotensi besar untuk diulang jika hasil pilgub itu bergulir di MK,” tutur anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus kepada media tadi malam.

Diberitakan sebelumnya, Panwas Pilgub Sulbar tidak merekrut PPL karena keterbatasan anggaran.Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar hanya mencairkan Rp4 miliar dari total kebutuhan anggaran Rp10 miliar. Menurut Tio –begitu Agustiani Tio Fridelina Sitorus disapa, kisruh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti itu sudah pernah terjadi di sejumlah daerah yang berkahir dengan penghitungan ulang.

“Justru nantinya akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi jika MK meminta penghitungan ulang,” ujarnya. Sejatinya, pembentukan PPL dilakukan satu bulan sebelum tahapan dimulai. PPL bertugas melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih,mengawasi kampanye kandidat hingga pencoblosan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Semua tahapan itu sangat krusial untuk diawasi oleh PPL.Kalau nantinya PPL terbentuk pada awal Oktober atau menjelang hari pencoblosan, menurut saya itu sudah tidak efektif, ”tegasnya. Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay mengakui penyelenggaraan pilkada tanpa PPL sangat berpotensi terjadinya penghitungan ulang karena minimnya tingkat pengawasan.

Pilgub Sulbar tanpa PPL sangat membuka peluang terjadinya pelanggaran sehingga tidak berlangsung secara demokratis. Hadar menilai, mestinya Pemprov Sulbar selaku pemilik hajatan demokrasi harus mengalokasikan kebutuhan anggaran demi pembentukan PPL selaku pengawas di tingkat TPS.

“Potensi pilkada ulang sangat besar karena sudah sejak awal pelaksanaannya sudah berlangsung tidak benar (tanpa PPL). Ini sudah bisa masuk pelanggaran secara terstruktur dan massif yang menguatkan MK untuk memutuskan penghitungan ulang,”tegasnya.

Ancaman KPU Masih Berlaku

Anggaran tambahan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar belum jelas juga. Karena itu,KPU tetap mengancam akan menghentikan tahapan pilgub jika pemerintah dan Dewan belum memberikan kejelasan terkait anggaran tambahan sebesar Rp12 miliar.

“Itu bukan hanya sekedar ancaman saja, tapi akan kami wujudkan jika memang tidak ada kejelasannya.Yang pasti, jika belum ada kejelasan sebelum tanggal 10 Oktober, kami akan hentikan,” tegas Ketua KPU Sulbar Nahar Nasada kepada sejumlah wartawan di Mamuju,kemarin.

Nahar menyebutkan, jika benar-bernar tidak ada kejelasan, secara otomatis seluruh tahapan pilgub akan berhenti dengan sendirinya.“Kami hanya ingin kejelasan saja, masalah pencairannya tidak masalah, karena ini menyangkut pembayaran honor, siapa yang akan menanganinya,”ujarnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Ajbar Abdul Kadir mengatakan, pihaknya hanya melakukan rasionalisasi terkait usulan penambahan dana KPU.Namun mengenai nominal yang disetujui itu belum bisa diberitahukan.“Yang jelas , kami sudah menggelar rapat internal di Komisi I.Jumlah anggaran yang disetujui menjadi kewenangan badan anggaran,” ungkap anggota DPRD Sulbar dari Partai Bintang Reformasi (PBR) ini.

Rencananya, Ketua KPU Sulbar Nahar Nasada akan berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan jajaran KPU pusat terkait masalah itu besok (hari ini). “Insya Allah besok, saya akan berangkat ke Jakarta untuk konsultasi dengan KPU pusat,”tandasnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Sulbar Lukman Umar menyebutkan bahwa, ancaman KPU untuk melakukan penghentian tahapan itu hanya ancaman.“ Itu sih hanya gertak saja, agar anggarannya cepat dicairkan. Jadi saya tidak percaya jika betul-betul mau dihentikan,” ketusnya.

Panwaslu bahkan menganggap bahwa, penambahan anggaran KPU tersebut tidak rasional. “Anggaran sebesar Rp42 miliar kami anggap sudah sangat berlebihan bahkan dianggap sudah tidak rasional jika penambahan tersebut dikabulkan oleh Pemprov Sulbar, sehingga kami pikir tidak perlu ditambah lagi,”tegasnya Ketua Panwaslu Sulbar Lukman Umar.

Sosialisasi Rawan Pelanggaran

Gambar yang dibagikan KPU SUlbar pada KPU Kabupaten untuk disosialisasikan dinilai rawan pelanggaran. Sebab alat peraga itu mencantumkan nomor urut peserta,meski tanpa foto. Anggota Panwas Polewali Mandar (Polman) Jubariah mengungkapkan,kertas sosialisasi itu terungkap dalam pertemuan dengan KPU Polman.

“Saat itu saya langsung pertanyakan soal alat peraga sosialisasi itu. Memang tidak melanggar, tapi akan melanggar jika saat sosialisasi petugas menunjuk salah satu nomor. Ini rawan konflik. Solusinya, nomor itu perlu ditutup dan diganti dengan simbol lain, ”katanya.

Ketua Panwas Sulbar Lukman Umar membenarkan laporan itu. Menurutnya, media sosialisasi itu menimbulkan banyak kerawanan.“Media sosialisasi calon juga harus disesuaikan dengan petunjuk panwas masing-masing kabupaten. Seperti penempatan baliho. Termasuk adanya oknum PNS yang masih menggunakan fasilitas negara. Saya harap agar masyarakat membiasakan untuk memanfaatkan institusi formal Panwas untuk melaporkan setiap temuan,”katanya.

Lukman juga menyinggung soal anggaran sebesar Rp4 miliar yang sudah cair pada Jumat (23/9) lalu. Dana itu langsung didistribusikan ke lima kabupaten.“ Ada masukan dari Bawaslu bahwa anggaran itu digunakan sesuai kebutuhan. Dimanfaatkan untuk pengawasan yang minimalis.Ya, sebab kami tidak sanggup membentuk asisten pengawas pemilu lapangan di dua ribu lebih TPS. Banyak honor kami yang dipangkas,”tutur Lukman.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel