Momen Hari Pendidikan Nasional

Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2011 diperingati puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Makassar (Geram) dengan berorasi di Gedung DPRD Sulsel, kemarin. Dalam aksinya, massa yang memenuhi halaman gedung wakil rakyat ini mendesak pemerintah mencabut pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 66/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu, Undang- Undang (UU) No 20 Pasal 53 yang dinilai mengebiri hakhak warga miskin untuk mendapat pendidikan di perguruan tinggi.

Jenderal lapangan Indra menuturkan,dua aturan di atas terkesan mengomersialisasikan pendidikan dan menutup akses bagi kaum yang berada di level bawah untuk menikmati pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur umum. Itu lantaran adanya kewenangan yang diberikan bagi rektor merekrut mahasiswa sekitar 40% dari kuota penerimaan melalui metode kerja sama dengan pihak ketiga.

“Apa jadinya kalau pendidikan dikomersialisasikan, biaya perkuliahan akan semakin mahal dan setara dengan PTS yang ada selama ini. Mestinya itu tidak diberlakukan,” ujarnya. Koordinator Kampus UNM Ilyas menuturkan, aturan itu tanpa disadari pemerintah telah menyerahkan dunia pendidikan dalam mekanisme pasar sesuai perjanjian World Trade Organization (WTO).

“Keberadaan Badan Hukum Pendidikan (BHP) menghilangkan proses ilmiah untuk memajukan bangsa sehingga output dunia pendidikan diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar,”kata Ilyas. Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengingatkan kepada orang tua yang tidak memberikan hak anaknya untuk mengakses pendidikan. Menurut dia, tidak ada lagi alasan tidak menyekolahkan anak, hanya karena alasan tak punya biaya. “Sekarang ini di Makassar, tidak ada lagi sarana pendidikan yang tidak bisa diakses oleh anak-anak kita.

Apalagi sejak adanya program sekolah bersubsidi penuh yang diperuntukkan untuk siswa tidak tidak mampu. Untuk itu, kalau masih ada anak yang tidak bersekolah di Makassar karena faktor biaya, maka orang tua tersebut bisa diberi sanksi hukum,” tandas Ilham seusai memimpin Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Wali Kota Makassar, kemarin. Demikian catatan online Mbuh tentang Momen Hari Pendidikan Nasional.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel