Lurah Tamamaung Abdul Rahim

Pungutan liar (pungli) yang dilakukan Lurah Tamamaung Abdul Rahim kepada warga yang mengurus surat kematian, direspons Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Wali Kota memerintahkan Inspektorat Kota segera menindaklanjuti dan mengusut pelanggaran tersebut. Kepada wartawan, Ilham mengatakan, meskipun dana pungli tersebut telah dikembalikan kepada warga yang bersangkutan, tindakan yang dilakukan Lurah tersebut masuk kategori pelanggaran. Pasalnya, biaya administrasi kependudukan telah di-cover dalam pembiayaan IASmoBebas.

“Bukan berarti dia (lurah) sudah mengembalikan uang itu,baru punglinya tidak diusut. Harus ada efek jera bagi aparat yang coba main-main dengan pelayanan publik,” tandas dia kepada media, kemarin. Bagi Ilham, Pemerintah Kota (Pemkot) tidak akan memberikan toleransi kepada oknum pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya pungli.Apalagi, kebijakan seperti itu sudah diatur di program IASmo Bebas.

Menanggapi permintaan Wali Kota, Sekretaris Inspektorat Makassar Firman Pammu berjanji akan melayangkan surat panggilan kepada Lurah Tamamaung untuk dimintai klarifikasi. “Pekan ini kami akan panggil lurah dan pegawai bersangkutan, sebelum mengambil sikap lebih lanjut,”ujar dia. Sementara itu, Lurah Tamamaung Abd Rahim mengaku sudah mengembalikan Rp300.000 kepada warga yang dipungut biaya oleh stafnya saat pengurusan akta kematian orang tua.

“Uangnya sudah dikembalikan. Saya sekaligus minta maaf kepada yang bersangkutan kalau ada perilaku yang tidak sesuai etika pemerintahan,” papar dia. Pekan lalu, Rahim juga secara khusus membawa staf kelurahan yang dimaksud ke kediaman warga yang menjadi korban pungli sekaligus meminta maaf. Rahim baru satu bulan menjabat sebagai lurah Tamamaung. Salah seorang warga di kelurahan itu, yakni Fatahuddin, 36,melaporkan staf Kelurahan Tamamaung berinisial R.

Dia meminta bayaran Rp300.000 saat mengurus akta kematian orangtuanya Muh Arsyad. Dengan alasan tidak mau dipersulit, Fatahuddin membayar nilai yang dimaksud kepada R. Namun setelah membayar, dia langsung mendatangi Bagian Humas Pemkot Makassar, Jumat (29/4), guna menanyakan secara rinci aturan-aturan pengurusan akta kematian.

Alasannya, akta kematian termasuk item yang digratiskan dalam program Wali Kota IASmo Bebas, yang resmi diterapkan sejak 2009 atau sehari setelah Ilham-Supomo dilantik menjadi pemimpin di daerah ini. Sesuai Perda No 9/2009 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, surat akta kematian termasuk item yang digratiskan.Dengan begitu, bila ada pungutan, dipastikan melanggar. Demikian catatan online Mbuh tentang Lurah Tamamaung Abdul Rahim.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel