Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar

Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membatasi wilayah operasional becak motor (bentor) di tiga kecamatan hanya bertahan sekitar 20 hari. Kemarin, Wali Kota llham Arief Sirajuddin kembali menerbitkan izin operasi bentor di Kecamatan Tamalate. Pemkot berkilah, selain karena permintaan Asosiasi Pengusaha Bentor Kota Makassar, bentor diizinkan beroperasi karena di wilayah tersebut terdapat pendakian. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan,aktivitas bentor bisa menopang hidup orang banyak atau menunjang kehidupan warga setempat.

“Sangat tidak manusiawi jika wilayah pendakian harus memakai tenaga manusia. Kami sengaja mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Berdasarkan kajian tim yang dibentuk Pemkot Makassar, disepakati bahwa bentor juga dilegalkan di Kecamatan Tamalate. Itu juga yang diterapkan di tiga kecamatan sebelumnya,” ujar Ilham kepada media, kemarin. Pada 19 April lalu, Pemkot Makassar telah menerbitkan izin operasi bentor di tiga kecamatan, yakni Biringkanaya, Manggala, dan Tamalanrea.

Padahal, angkutan lingkungan tersebut masih dikategorikan ilegal berdasarkan undang-undang lalu lintas karena tidak memenuhi syarat keselamatan. Kendati memberikan izin operasi, Ilham, yang juga Ketua Harian Palang Merah Indonesia (PMI) Sulsel, mengingatkan Dishub Makassar mengintensifkan pengawasan produksi bentor guna menghindari penambahan. “Kami tidak mau jumlah bentor saat ini bertambah. Sudah saatnya ada pembatasan, termasuk di daerah yang dilegalkan.

Saya kira, ini juga komitmen Asosiasi Pengusaha Bentor untuk bersama-sama mengawasinya,”papar dia. Ilham juga meminta asosiasi segera mendata jumlah bentor di empat kecamatan dan secepatnya mengubah prototipe bentor atau bentuknya mendahulukan keselamatan penumpang. Model yang diterapkan selama ini justru bertentangan dengan aturan yang ada.

Menanggapi kebijakan Wali Kota, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Stevanus Swardy Hiong menilai pemberlakuan operasi bentor tetap melanggar. Selain itu, pengoperasian bentor menyalahikesepakatanpenerapan bentor pada 2012 sebelum ada penyesuaian model angkutan. Bagi dia, keselamatan penumpang harus diutamakan. Karena itu, sebelum diberikan izin beroperasi resmi, semua bentor wajib mengubah model atau tempat duduk penumpangnya tidak berada di bagian depan pengemudi.

”Di sisi lain memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan yang diambil wali kota ini untuk melegalkan karena sisi kemanusiaannya. Tetapi, diharapkan tidak menimbulkan kecemburuan bagi bentor di kecamatan lain,”ujar dia. Berdasarkan data, jumlah bentor yang beroperasi selama ini sudah mencapai 9.000 kendaraan yang tersebar di enam kecamatan. Jumlah paling banyak didapati di tiga wilayah perkotaan, yakni Pannakukang, Rappocini,danTamalate. Demikian catatan online Mbuh tentang Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel